Bingung Mau Dukung Siapa

Tadi pagi kawan-kawan wartawan pada nelpun minta kejelasan tentang siapa yang akan diusung Golkar pada Pilwako Tanjungpinang. Kegelisahan rekan-rekan wartawan sejatinya juga mewakili keresahan kawan-kawan di DPD Tanjungpinang. Maklum, euforia Pilwako sudah dimeriahkan oleh beberapa figur yang diusung oleh masing-masing partai. Lis Darmansyah digelontorkan PDIP. Huznizar Hood dari Demokrat serta Maya Suryanti oleh PPP dan PKS. Tetapi sejauh ini Golkar belum mengerucutkan figur tentang siapa yang bakal dimajukan.

Pilihan bagi Golkar yang paling aman memang menjalin koalisi dengan figur yang sudah ada. Alternatif komunikasi politik sudah dirintis oleh rekan-rekan dengan PDIP untuk membentuk sebuah koalisi dengan bargaining calon wakil walikota dari Golkar. Namun belakangan komunikasi politik masih belum menemukan titik temu yang signifikan mengingat belum sepaham tentang figur calon wakil.

Sebenarnya secara visi antara Golkar dan PDIP sudah sepaham tentang mau dibawa kemana Tanjungpinang ke depan. Namun pertimbangan politik yang masing-masing masih berpedoman pada perjuangan garis partainya menjadikan komunikasi politik susah menemukan kata sepakat.

Kemudian komunikasi politik dengan pihak Maya Suryanti juga belum ada signal yang menggembirakan. Tawaran-tawaran bargaining position-nya masih sangat merugikan Golkar sebagai partai besar. Sementara hasil survey LSI yang menjadi parameter Golkar dalam menentukan calon belum juga dirilis oleh DPP. Praktis, di tengah kian mendekatnya jadwal penentuan bakal calon wako dan wawako ini membuat sebagian pengurus tidak sabar dalam mengambil sikap. Ada yang diam-diam sudah masuk dalam tim sukses salah satu figur yang diusung partai lain. Ada juga yang terang-terangan mendukung salah satu calon yang bukan diusung Golkar.

Dari kebuntuan koalisi dan belum dieksposenya hasil survey LSI ini menjadikan sebagian kawan-kawan di DPD Tanjungpinang mencoba menawarkan alternatif instan melalui politik transaksional. Membandrol Golkar sebagai partai pengusung. Saya pikir ini terlalu naif karena dalam sejarah Pilkada di Provinsi Kepri tidak pernah Golkar memberlakukan tarif. Kalau sampai ini terjadi tentu akan mencederai Golkar yang senantiasa mengesampingkan soal-soal praktis dan pragmatis. Semoga aja tidak.